Assalamu’alaikum wR wB
Salam sejahtera buat kita semua, semoga kita semua selamat di perjalanan sampai ke tujuan.
Kemarin malam, DPR RI memutuskan lewat vooting bahwa pemilihan pemimpin daerah (gubernur, bupati dan walikota) lewat DPRD. Masing kubu yang mengusung konsep pilkada langsung dan lewat dprd memiliki alasan yang membenarkan konsep tersebut. Karena masing2 kubu tidak menghasilkan mufakat dalam musyawarahnya, akhirnya dilakukan vooting. Jadi vooting juga merupakan azas demokrasi, lalu mengapa banyak pengusung demokrasi yang menolak hasil vooting ini. Aneh juga pengusung demokrasi tapi menolah hasil demikrasi.
Terlepas dari tendensi masing kubu pengusung pemilihan langsung dan lewat dprd, ternyata memang masing2 memiliki banyak kelemahan kalau tidak bisa dikatakan kebobrokan. Mari kita lihat kelemahan dan kerugian konsep2 tersebut…
Pemilihan pemimpin daerah lewat dprd memiliki kelemahan :
- Kepala daerah terpilih bakal hanya melayani permintaan DPRD bukan kepentingan masyarakat.
- Partisipasi masyarakat dalam politik merosot tajam.
- Pilkada hanya menjadi kepentingan elite partai di DPRD.
- Kepala daerah terpilih terpenjara oleh partai pengusung yang belum tentu sejalan dengan masyarakat.
- Kepala daerah terpilih bakal diminta sejumlah uang dari anggota DPRD.
- Kelompok minoritas beranggapan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD cenderung diskriminatif karena hanya mengabdi kepada segelintir orang.
Kalau menurut ane kelemahannya terletak di anggota dprd-nya bukan pada sistemnya. Pertanyaan selanjutnya,
“Lha yang memilih anggota DPRD siapa ? Bukannya rakyat juga yang memilihnya secara langsung ?”
“Kalau mereka tidak dipercaya oleh rakyat, ngapain kemarin dipilih ?”
Sedangkan kelemahan pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak lagi, yaitu :
- Tingginya biaya politik, calon pemimpin berkualitas yang berbiaya cekak tidak akan menang
- Munculnya politik balas budi dari calon yang menang, dengan mengarahkan program bantuan sosial hanya kepada kantong-kantong desa yang memilihnya.
- Kebutuhan mencari “uang kembalian” menjadikan 60% atau sebanyak 292 kepala daerah yang terpilih secara pilkada langsung terjerat persoalan hukum.
- Meningkatkan eskalasi konflik horizontal.
- Memunculkan sejumlah ketidakpastian karena berlarut-larut dalam sengketa pilkada di MK.
- Memunculkan fenomena ‘ketidakpatuhan’ koordinasi bupati/wali kota kepada gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat.
- Biaya penyelenggaraan pilkada langsung cukup besar menghabiskan anggaran negara yaitu sekitar Rp50 triliun dalam lima tahun.
- Melanggar sila ke-4 dari Pancasila. Karena demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal akan tetapi demokrasi Pancasila
- Menyuburkan praktek money politics atau politik uang.
Silahkan diprotes, kalau hal tersebut tidak terjadi.
Menurut pengalaman ane saat mengikuti pemilihan pemimpin daerah secara langsung ditingkat yang lebih rendah yaitu pilkades, semua poin tersebut di atas benar2 terjadi. Padahal warga tahu persis kualifikasi dari masing calon ka-des, tetapi dengan adanya pilihan langsung yang sarat dengan kecurangan dan politik uang, calon yang baik akan kalah. Yang menang adalah yang menggelontorkan uang terbanyak ke warga, meskipun ia seorang preman, pemabuk, penjudi bahkan suka main perempuan, ia akan memenangkan nya.
Itu biasa terjadi di desa dengan potensi sumber daya yang relatif kecil untuk dikorupsi dalam rangka mengembalikan modal, apalagi yang lebih tinggi, lebih parah lagi.
Meskipun kelemahan dan keburukan pemilihan langsung tampak jelas sedemikian rupa, banyak sekali yang membelanya. Rupanya pemilihan langsung merugikan mereka secara finansial, berikut pihak yang akan dirugikan akibat pilkada langsung dihapuskan :
- MEDIA: Pendapatan media karena kampanye akan berkurang. Tahu kan berapa biaya pasang iklan kampanya di tv ?
- BUZZER: Perusahaan buzzer social media akan berkurang pendapatannya
- PENGAMAT POLITIK, KONSULTAN POLITIK dan LEMBAGA SURVEY – QUICK COUNT
- ARTIS DAN SELEBRITIS
- JASA PENGERAH MASSA
- JASA PEMBUATAN SPANDUK, kaos dan bendera
- RAKYAT PENIKMAT Money Politic : Karena tak ada pilkada langsung, tak ada jual beli suara.
Ternyata kedua sistem pemilihan kepala pemerintahan memiliki kekurangan dan kerusakan. Hanya saja yang satu lebih parah dari yang lain, itulah demokrasi, yang memang itu akibatnya.
Dan bagi yang pernah berkecimpung langsung dalam kegiatan ini, ada satu lagi yang sangat berbahaya akibat dari demokrasi ini, yaitu perdukunan dan maraknya perbuatan musyrik (menyekutukan Allah SWT) dalam prosesnya. Hal ini bahkan sudah dianggap biasa oleh calon pemimpin tersebut, gawat. Kita tinggal menunggu saja azab Allah SWT datang menimpa kita, jika kita tidak melakukan pencegahan dan perbaikan.
Sebelum ane tutup coba perhatikan gambar ini
Yang mendukung pilkada langsung berarti menentang Sila ke-4 dari Pancasila.
Semoga bermanfaat, wassalamu’alaikum wR wB
ckckckkck folitik
dah sampe rumah pan?
tak kira mau mampir ke malang?
masalah utama kenapa uu pilkada direvisi adalah….. selama pemilihan langsung oleh rakyat partai politik susah untuk mengatur siapa saja yang bakal dipasang sbg pemimpin daerah… sbg kantong uang dan membangun kekuatan untuk memilih pemilihan diatasnya…..semua sistem bikinan manusia pasti ada kelemahannya……latarbelakang…. tendensi jauh lebih penting…. man behind the gun……. dan keknya orang2 haus kekuasaan tuh…….. sebentar lagi selesai jabatan kok mendesak perubahan UU…….
http://78deka.com/2014/09/28/nah-bener-kan-ada-udang-dibalik-moge-suzuki-ada-gsx150r/
soal sila ke-4, bukankah itu lebih cocok untuk pemilihan langsung. Karena dengan pemilihan langsung itu merupakan permusyawaratan/perwakilan oleh rakyat. Lagi pula seharus-nya KPK lebih di perkuat, potensi korupsi-nya jauh lebih besar di DPR/DPRD. Saat ini DPR/DPRD itu bukan mewakili rakyat, lebih mewakili partai.
bukannya wakil rakyat di dprd dipilih langsung ? kemudian beliaulah yang menjadi wakil rakyat untuk bermusyawarah
Bukannya yang bisa me-recall ‘wakil rakyat’ itu partai? apalagi bila ‘wakil rakyat’ itu berbeda pandangan dengan ‘kebijaksaan’ partai (Yang kebanyakkan partai di dominasi oleh ‘elite’). Lagi pula bagaimana ber-musyawarah apabila partai yang sudah memutuskan. Saat ini kita belum ada mekanisme untuk rakyat me-recall ‘wakil rakyat’ itu.
bukannya partai dari rakyat juga?
Sepengetahuan saya partai itu adalah sarana politik untuk mencapai tujuan tertentu. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
Kebetulan tata cara bernegara kita masih mengandalkan partai politik; belum bisa independent. Mungkin dpr/dprd lebih cocok di sebut dewan perwakilan partai, ini yang menyandera orang yang di pilih rakyat, tapi harus mengikuti kamauan partai — jadi wakil rakyat itu tidak bisa bertindak atas rakyat.
Ini jadi dilema bagi orang-orang yang memang mau bekerja untuk rakyat, system kita masih menjerat mereka. Kalau kepala daerah di pilih dan berhentikan oleh dpr/dprd, tentu-nya kepala daerah itu pun terjerat oleh system ini. control by elite partai politik.
Kalau kita sekarang berbeda pendapat — wajar saja, kita bernegara pun masih sangat muda masih banyak hal yang belum fix dalam meng-
interpretasi-kan dalam bernegara.
Yang perlu kita perhatikan adalah mengawal (banyak orang politik yang bertindak atas kepentingan sendiri atau golongan di atas kepentingan bangsa), kadang kita salah, kadang sudah tepat dan itu jadi pembelajaran untuk kebaikan negara ini bagi generasi yang akan datang.
mesakno rakyate pak gokil…biasane oleh serangan fajar 50-100rb…lumayan buat beli beras ame rokok….skrg yg dpt amplop cm pak dpr aja….trus orang sperti samanhudi/djarot blitar…risma surabaya..ahok jakarta…ganjar jateng..dll..mungkin karakter orang yg brani sprti itu akan hilang…krna g ssuai dgn pak/ bu dpr skalian….
makanya pilih anggota dpr yang betul, jangan ngasal
untuk smntara dpr yg sy pilih di lokal daerah sy lumayan baik lah om…g tau koalisi musuhnya begimana…
˘ ºˇ ώκώЌώκ ˚•☺•˚ώκώЌώk
kalau ane pribadi anti demokrasi ala barat, karena kebenaran akan ditentukan oleh suara terbanyak, bahkan yang salah bisa jadi benar
sedangkan kebenaran yg hakiki datang dari Allah SWT, bukan dari vooting
Wis podo bejate, tp luwih bejat scr langsung krn uang yg berbicara dan orang yg mencalonkan kbnykan PESANAN(BONEKA) ASING (AGENT GANDA) serta boneka PENGUSAHA HITAM.
Yg dah terlanjur investasi BESAR2AN bidang printing bisa MANDEK krn pesanan dah gak selaris biasanya krn tiap 2 bln di indo terjadi pemilukada
Lgsg menyuap msyarakat, tdk lgsg menyuap partai n bklan lbh bsar penyuapanya, n yg pntg org trplih mlayani prtai bkan msyarakat.
Wlpun msyarakat kta msh byk yg bdoh tp msyarakat kta gk kan mmilih org yg nyta2 preman, pemabuk, n sprti yg anda blang td.
Klo yg mlih dpr tmbah parah bro, yg pntg bsa mlayani prtai pst bsa trplih.
Klo anda stju, lbh baik presiden sexan yg mlih anggota dpr aja, ngirit apbn.
Kmbli ke jmn pk harto aja…
masa?
silahkan mengunjungi pilkades di desa2, dan tanyalah mereka yang terlibat di sana
Kbetulan saya prnh mnemukan sndri, ada calon kpla desa tnpa money pltik bsa trpilih pdhal sainganya bgikan duit 50 rbuan, n trnyta dia yg trplih krna orgnya baik.
Jd di indonesia ini msh ada bro yg memilih berdasarkan kbaikan sang calon.
Berapa prosen bro? di banding dengan yg dipilih karena uang???
Partai itu perwakilan rakyat(atas anggotanya yg jd dpr)
Saya ga ambil pusing mau langsung apa tidak. Yg pasti berani ga wakil rakyat terpilih tersebut membuat undang2 pemiskinan penjara seumur hidup untuk terdakwa koruptor??
Yg salah itu yg jelas2 nerima suap baik itu rakyatnya atau anggota dewannya.
Pembela rakyat itu akan tersingkir, KESEJAHTERAAN RAKYAT hanyalah merek dagang para politikus penggila kekuasaan dan uang.
Iya Pak..
Penentuan melalui voting itu ane kurang sreg,cz blm tentu yg banyak itu yg bnr..
Cz isyarat Rasululloh menyebut org2 yg tdk baik adlh “kebanyakan” alias mayoritas..
Yg masuk Naar aja kn lbh banyak Pak..
Selamat datang kembali orde baru… Korupsi aman damai tak tersentuh…
lebih seneng bahas motor om, motor gak pernah bo’ong ndak spt orang2 diatas ricuh mulu pekerjaannya cuma obral janji!
hixhixhix,,,
si tante jum aja yang belum tau dibalik layar pabrikan
orang seperti tante jum yang biasa saya sebut “orang uda ketipu, bangga lagi sama ketertipuannya”
😀
R.I.P untuk karir orang2 benar seperti ahok,bu risma,ridwan kamil
Pilih orang2 yang benar waktu pemilu? Ngoahaha ngaceng pikri aja bisa kepilih lagi kok biar masyarakat udah tau track recordnya
Wolak walike jaman. Wong bodo rumongso pinter. Wong pinter rumongso jujur.