Yang lagi Rame Selain Launching CBR150, "Pilkada!"

ganti-oli-bloger

rapat-pilkada-ricuh-antara

Assalamu’alaikum wR wB

Salam sejahtera buat kita semua, semoga kita semua selamat di perjalanan sampai ke tujuan.

Kemarin malam, DPR RI memutuskan lewat vooting bahwa pemilihan pemimpin daerah (gubernur, bupati dan walikota) lewat DPRD. Masing kubu yang mengusung konsep pilkada langsung dan lewat dprd memiliki alasan yang membenarkan konsep tersebut. Karena masing2 kubu tidak menghasilkan mufakat dalam musyawarahnya, akhirnya dilakukan vooting. Jadi vooting juga merupakan azas demokrasi, lalu mengapa banyak pengusung demokrasi yang menolak hasil vooting ini. Aneh juga pengusung demokrasi tapi menolah hasil demikrasi.

Terlepas dari tendensi masing kubu pengusung pemilihan langsung dan lewat dprd, ternyata memang masing2 memiliki banyak kelemahan kalau tidak bisa dikatakan kebobrokan. Mari kita lihat kelemahan dan kerugian konsep2 tersebut…

Pemilihan pemimpin daerah lewat dprd memiliki kelemahan :

  1. Kepala daerah terpilih bakal hanya melayani permintaan DPRD bukan kepentingan masyarakat.
  2. Partisipasi masyarakat dalam politik merosot tajam.
  3. Pilkada hanya menjadi kepentingan elite partai di DPRD.
  4. Kepala daerah terpilih terpenjara oleh partai pengusung yang belum tentu sejalan dengan masyarakat.
  5. Kepala daerah terpilih bakal diminta sejumlah uang dari anggota DPRD.
  6. Kelompok minoritas beranggapan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD cenderung diskriminatif karena hanya mengabdi kepada segelintir orang.

 

 

Kalau menurut ane kelemahannya terletak di anggota dprd-nya bukan pada sistemnya. Pertanyaan selanjutnya,

“Lha yang memilih anggota DPRD siapa ? Bukannya rakyat juga yang memilihnya secara langsung ?”

“Kalau mereka tidak dipercaya oleh rakyat, ngapain kemarin dipilih ?”

Sedangkan kelemahan pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak lagi, yaitu :

  1. Tingginya biaya politik, calon pemimpin berkualitas yang berbiaya cekak tidak akan menang
  2. Munculnya politik balas budi dari calon yang menang, dengan mengarahkan program bantuan sosial hanya kepada kantong-kantong desa yang memilihnya.
  3. Kebutuhan mencari “uang kembalian” menjadikan 60% atau sebanyak 292 kepala daerah yang terpilih secara pilkada langsung terjerat persoalan hukum.
  4. Meningkatkan eskalasi konflik horizontal.
  5. Memunculkan sejumlah ketidakpastian karena berlarut-larut dalam sengketa pilkada di MK.
  6. Memunculkan fenomena ‘ketidakpatuhan’ koordinasi bupati/wali kota kepada gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat.
  7. Biaya penyelenggaraan pilkada langsung cukup besar menghabiskan anggaran negara yaitu sekitar Rp50 triliun dalam lima tahun.
  8. Melanggar sila ke-4 dari Pancasila. Karena demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal akan tetapi demokrasi Pancasila
  9. Menyuburkan praktek money politics atau politik uang.

Silahkan diprotes, kalau hal tersebut tidak terjadi.

Menurut pengalaman ane saat mengikuti pemilihan pemimpin daerah secara langsung ditingkat yang lebih rendah yaitu pilkades, semua poin tersebut di atas benar2 terjadi. Padahal warga tahu persis kualifikasi dari masing calon ka-des, tetapi dengan adanya pilihan langsung yang sarat dengan kecurangan dan politik uang, calon yang baik akan kalah. Yang menang adalah yang menggelontorkan uang terbanyak ke warga, meskipun ia seorang preman, pemabuk, penjudi bahkan suka main perempuan, ia akan memenangkan nya.

Itu biasa terjadi di desa dengan potensi sumber daya yang relatif kecil untuk dikorupsi dalam rangka mengembalikan modal, apalagi yang lebih tinggi, lebih parah lagi.

Meskipun kelemahan dan keburukan pemilihan langsung tampak jelas sedemikian rupa, banyak sekali yang membelanya. Rupanya pemilihan langsung merugikan mereka secara finansial, berikut pihak yang akan dirugikan akibat pilkada langsung dihapuskan :

  1. MEDIA: Pendapatan media karena kampanye akan berkurang. Tahu kan berapa biaya pasang iklan kampanya di tv ?
  2. BUZZER: Perusahaan buzzer social media akan berkurang pendapatannya
  3. PENGAMAT POLITIK, KONSULTAN POLITIK dan LEMBAGA SURVEY – QUICK COUNT
  4. ARTIS DAN SELEBRITIS
  5. JASA PENGERAH MASSA
  6. JASA PEMBUATAN SPANDUK, kaos dan bendera
  7. RAKYAT PENIKMAT Money Politic : Karena tak ada pilkada langsung, tak ada jual beli suara.

Ternyata kedua sistem pemilihan kepala pemerintahan memiliki kekurangan dan kerusakan. Hanya saja yang satu lebih parah dari yang lain, itulah demokrasi, yang memang itu akibatnya.

Dan bagi yang pernah berkecimpung langsung dalam kegiatan ini, ada satu lagi yang sangat berbahaya akibat dari demokrasi ini, yaitu perdukunan dan maraknya perbuatan musyrik (menyekutukan Allah SWT) dalam prosesnya. Hal ini bahkan sudah dianggap biasa oleh calon pemimpin tersebut, gawat. Kita tinggal menunggu saja azab Allah SWT datang menimpa kita, jika kita tidak melakukan pencegahan dan perbaikan.

Sebelum ane tutup coba perhatikan gambar ini

PANCASILA

Yang mendukung pilkada langsung berarti menentang Sila ke-4 dari Pancasila.

Semoga bermanfaat, wassalamu’alaikum wR wB

 

Advertisements

$where = 0;

27 responses to “Yang lagi Rame Selain Launching CBR150, "Pilkada!"

Semoga tercerahkan dan komen mas bro juga ikut mencerahkan